Bayar berapa?

Ternyata sebagian masyarakat kita untuk urusan biaya pendidikan di sekolah pada era posmo cenderung masih itung-itungan dan terkesan “kurang sadar” akan tanggung jawab yang di emban sekolah. Berbeda ketika mereka yang cukup mampu “menitipkan” anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan informal. Mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel) sekedar untuk meningkatkan prestasi dan lolos ujian, ikut les musik/tari hanya untuk mengejar bakat. Tak lain mereka hanya menuruti keinginan guna “menciptakan” anak yang dianggap mumpuni (kompeten), dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang lebih. Wajar, lumrah, dan sah-sah saja kan? Lha ….. itu uang-uang mereka sendiri, buat kemajuan anaknya sendiri, kenapa kita yang harus ribut? Kalo beranggapan “ini uangku sendiri” berarti boleh donk aku berkomentar tentang fenomena ini, lha wong “ini tulisanku sendiri” kok. Meminjam perkataan anakku ; “Ya udah, kalo gitu SETERAH Ayah deh”. Begitulah anakku jika “sebel” denganku. Hikk…..hikk…hikk…

“Peperangan” ini bermula ketika masyarakat kita sudah merasa terbebani dengan biaya pendidikan di sekolah. Sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah menganggarkan biaya untuk sekolah anaknya, menabung atau mengikuti asuransi pendidikan. Tidak sedikit yang beralasan bahwa Bersekolah adalah tuntutan hidup, mendapatkan gelar, untuk menaikan derajat dan martabat bahkan hanya untuk meraih cita-cita saja, terus apa lagi ya? He….he…he… tambahin deh. Beda dengan masyarakat marginal yang hanya nrimoh (red; menerima/pasrah) untuk hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan bahkan kurang. Ujung-ujungnya bagi keluarga miskin, putus sekolah merupakan konsekuensi logis yang mereka terima.

Sebagian masyarakat yang merasa mapan seolah-olah menutup mata bahwa dengan membayar kebutuhan yang dikehendaki sekolah, mereka sudah cukup menyerahkan anaknya tanpa ada perhatian khusus dan kontrol di lingkuangan keluarga. Hal ini di perparah dengan masyarakat yang suka menawar layaknya membeli ikan asin di pasar. “Berapa bu harga ikan asin seperempat kilonya, dua ribu ya? Bolehkan?” Padahal mereka bisa membeli dengan harga 3000 rupiah seperempat kilonya. Apakah demikian dunia pendidikan kita? Dahsyatnya lagi, pemerintah telah mealokasikan dana APBN 20%. konon katanya rawan bahaya. Apa Iya?